Perencanan Daerah Partisipatif
Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik di tingkat k…
Revisi Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah: Latar Belakang Pem…
Memasuki era reformasi tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan perubahan revolusioner hampir di seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Undang-undang (UU) No.22/2004 tentang Pemerin…
Penguatan Partisipasi Masyarakat Sipil dan Mekanisme Pertanggung Jawaban dala…
Persoalan kemiskinan sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehesif. Pembelajaran pengal…
Panduan Pembangunan Provinsi Gorontalo
Bappeda Provinsi Gorontalo dengan dukungan (PGSP) di Provinsi Gorontalo telah membentuk Provincial Working Group (PWG) melalui SK Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo No. 605 tahun 2012, PWG diharapka…
Panduan Penyusunan Laporan Pembangunan Manusia Tingkat Provinsi (LPMP)
Mengapa sebuah laporan begitu penting? Karena laporan dapat menggambarkan kondisi objek yang ada di dalamnya. Begitu juga halnya dengan Laporan Pembangunan Manusia (LPM) yang telah berkembang menja…
Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Bangka Belitung: Sebuah Potret Deskriptif
This paper is an attempt to provide an overview about the socio-economic development and the input development in the three pilot provinces, namely Nusa southeastern PGSP East, Gorontalo, Pacific I…
Computer science, information & general works
Philosophy & psychology
Religion
Social sciences
Language
Pure Science
Applied sciences
Arts & recreation
Literature
History & geography